Tugas dan Kewajiban

Pada: 2014-03-10

Fungsi KPID

KPI/KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), KPI/KPID mempunyai wewenang:

  1. Menetapkan standar program siaran;
  2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
  3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  4. Memberdikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat.

KPI/KPID mempunyai tugas dan kewajiban:

  1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
  2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
  3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar Lembaga Penyiaran dan Industri terkait;
  4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
  5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
  6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Tugas dan Kewajiban KPID

  1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia ;
  2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran ;
  3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait ;
  4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang ;
  5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan ;
  6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin professionalitas di bidang penyiaran.

Wewenang KPID

  1. Menetapkan Standar Program Siaran ;
  2. Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) ;
  3. Mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS) ;
  4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS) ;
  5. Melakukan koordinasi dan / atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Bidang Tugas KPID

Bidang Kelembagaan

  1. Melakukan penyusunan konsep yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan penyiaran KPID Jawa Barat di dalam berbagai tugasnya ;
  2. Melakukan pengkajian terhadap kompetisi dan persaingan usaha lembaga penyiaran ;
  3. Melakukan koordinasi penyusunan peta ekonomi penyiaran ;
  4. Melakukan koordinasi pemetaan pangsapasar media dan industry penyiaran ;
  5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga pendidikan dan stakeholders penyiaran lainnya untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Jawa Barat.

Bidang Infrastruktur

  1. Melakukan penyusunan konsep yang berhubungan dengan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran ;
  2. Melakukan kegiatan proses pemberian izin baru dan perpanjangan izin lama ke KPID Jawa Barat maupun dengan lembaga-lembaga pemerintahan terkait ;
  3. Melakukan pengawasan hal yang berhubungan dengan tata cara, persyaratan dan proses penyelenggaraan perizinan ;
  4. Menerima aduan dari masyarakat dengan tatacara persyaratan dan proses penyelenggaraan perizinan ;
  5. Melakukan penyusunan konsep yang berhubungan dengan penegakan hokum penyiaran ;
  6. Melakukan penegakan hokum penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat ;
  7. Memberi penjelasan aspek-aspek hokum frekuensi sebagai milik publik ;
  8. Melakukan koordinasi dengan konsultan / advokat yang mewakili KPID Jabar dalam sengketa hokum dengan pihak lain tugasnya.

Bidang Isi Siaran

  1. Ikut menyusun Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3SPS) ;
  2. Memantau pelaksanaan Pedoman Perilakudan Standar Isi Siaran serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  3. Melakukan koordinasi, konsultasi dan advokasi kepada lembaga penyiaran dan masyarakat menyangkut Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ;
  4. Melakukan tindakan hokum berupa sanksi administrative atas pelanggaran Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran oleh Lembaga Penyiaran ;
  5. Menyusun konsep pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga penyiaran ;
  6. Melakukan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang berkehendak melakukan aduan mengenai isi siaran ;
  7. Ikut serta menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran melalui Rapat Koordinasi Nasional KPI.