Sejarah KPID Jabar


Jawa barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dalam dinamika kehidupan akan selalu diikuti dengan pertumbuhan faktor faktor ekoligis yaitu (1) faktor geografis ,(2) faktor demografis atau penduuduk, (3) faktor kekayaan alam, (4) faktor idiologi, (5) faktor politik, (6) faktor ekonomi, (7) faktor sosial budaya, (8) faktor pertahanan dan keamanan. Faktor ekologis pada lingkungan yang strategis diidentifikasi dapat memberikan pengaruh pada sistem penyiaran daerah. Perkembangan dunia penyiaran di Jawa Barat adalah bagian dari proses demokratisasi yang dialami bangsa Indonesia karena terdorong terjadinya reformasi disegala bidang. Proses demokratisasi yang bermuara pada pembentukan masyarakat madani (civil siciety) melahirkan paradigma penyelenggaraan baru pemerintahan untuk lebih berpihak pada publik. Publik didorong untuk seluas luasnya memiliki akses terhadap segala sumber daya yang dikuasai negara, termasuk sumberdaya informasi dan frekuensi. Karena itu akses terhadap informasi yang sekaligus ditunjang oleh pemanfaatan frekuensi telah memasuki ranah publik. Kepentingan publik terhadap akses informasi dan pemanfaatan frekuensi harus mendapatkan perlindungan dari negara menuju sebesar besarnya kemakmuran rakyat
Terbitnya Undang Undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka semenjak 28 Desember 2002 dimulailah babak baru penyelenggaraan sistem penyiaran. Paradigma baru tersebut adalah dengan semakin terlibatnya peran serta dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan dunia penyiaran di Indonesia. Undang undang no 32 Tahun 2002 telah mengamanatkan tentang perlunya kehadiran sebuah lembaga bersifat independen yang merupakan representasi publik. Amanat dari Undang undang tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dibentuk ditingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) yang dibentuk ditingkat provinsi. Tugas dan kewajiban serta kewenangan KPI / KPID diatur dalam UU no 32/2002