Fungsi, Wewenang , Tugas & Kewajiban KPID Jabar


KPI/KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), KPI/KPID mempunyai wewenang:
  1. Menetapkan standar program siaran
  2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
  3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
  4. Memberdikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
  5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat
  1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
  2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
  3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar Lembaga Penyiaran dan Industri terkait
  4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
  5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan
  6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran
  1. Menetapkan Standar Program Siaran
  2. Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
  3. Mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS)
  4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS)
  5. Melakukan koordinasi dan / atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

Di Provinsi Jawa Barat KPID dibentuk melalui uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat terhadap 178 calon anggota. Pada tanggal 22 September 2004 secara administratif berhasil ditetapkan 7 (tujuh) anggota KPID Jawa Barat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487/Kep.979-Um/2004. Sebelum dan sesudah ditetapkannya keanggotaan KPID Jawa Barat maka ada beberapa kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saling terkait, antara lain :
  1. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487.05/Kep.75-Um/2004 tanggal 26 Januari 2004 teantang Tim Pelaksana Persiapan Pembentukan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat
  2. Surat DPRD Provinsi jawa Barat No. 487/296.set DPRD tanggal 7 Juli 2004 teantang Penetapan Administratif Calon Terpilih Anggota KPID Provinsi Jawa Barat
  3. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487/Kep.979-Um/2004 tentang Pengangkatan Anggota Komisi penyiaran Indonesia (KPID) Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2004 – 2007
  4. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487/Kep.497-Um/2007 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Barat no.487/Kep.979-Um/2004 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2004 – 2007
  5. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487/Kep.356-HumasProtum/2009 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat masa Jabatan tahun 2009 – 2012
  6. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487/Kep.298-KPID/2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2012 – 2015
  7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 487/Kep.250-KPID/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2015- 2018
  8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 487/Kep.201-Diskominfo/2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018 tanggal 14 Februari 2018

Sejak tahun 2008 status Komisi Penyiaran Indonesia daerah Jawa Barat resmi menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan 4 (empat) orang Kasubag yaitu Kasubag TU, Kasubag Pembinaan dan Pengawasan, Kasubag Komunikasi dan Kasubag Standarisasi. Dengan kekuatan personil PNS sebanyak 15 (lima belas) orang yang bertindak sebagai fasilitator pelaksanaan program kerja komisioner KPID Jawa Barat yang dibiayai penuh dari APBD Jawa Barat

Bidang Tugas KPID Jabar


  1. Melakukan penyusunan konsep yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan penyiaran KPID Jawa Barat di dalam berbagai tugasnya
  2. Melakukan pengkajian terhadap kompetisi dan persaingan usaha lembaga penyiaran
  3. Melakukan koordinasi penyusunan peta ekonomi penyiaran
  4. Melakukan koordinasi pemetaan pangsapasar media dan industry penyiaran
  5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga pendidikan dan stakeholders penyiaran lainnya untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Jawa Barat
  1. Melakukan penyusunan konsep yang berhubungan dengan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran
  2. Melakukan kegiatan proses pemberian izin baru dan perpanjangan izin lama ke KPID Jawa Barat maupun dengan lembaga-lembaga pemerintahan terkait
  3. Melakukan pengawasan hal yang berhubungan dengan tata cara, persyaratan dan proses penyelenggaraan perizinan
  4. Menerima aduan dari masyarakat dengan tatacara persyaratan dan proses penyelenggaraan perizinan
  5. Melakukan penyusunan konsep yang berhubungan dengan penegakan hokum penyiaran
  6. Melakukan penegakan hokum penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat
  7. Memberi penjelasan aspek-aspek hokum frekuensi sebagai milik publik
  8. Melakukan koordinasi dengan konsultan / advokat yang mewakili KPID Jabar dalam sengketa hokum dengan pihak lain tugasnya
  1. Ikut menyusun Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3SPS)
  2. Memantau pelaksanaan Pedoman Perilakudan Standar Isi Siaran serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  3. Melakukan koordinasi, konsultasi dan advokasi kepada lembaga penyiaran dan masyarakat menyangkut Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
  4. Melakukan tindakan hokum berupa sanksi administrative atas pelanggaran Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran oleh Lembaga Penyiaran
  5. Menyusun konsep pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga penyiaran
  6. Melakukan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang berkehendak melakukan aduan mengenai isi siaran
  7. Ikut serta menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran melalui Rapat Koordinasi Nasional KPI